info@perpusnas.go.id
Sejarah Perjuangan

Pasca Kemerdekaan

KONGRES PEREMPOEAN INDONESIA I

Kongres Perempoean Indonesia I diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1928, pukul 07.00 malam, di gedung Djoyodipuran, Yogyakarta. Dihadiri oleh kurang lebih 1000 orang yang merupakan utusan dari 30 perkumpulan perempuan dan 21 organisasi pria.

Susunan pengurus komite kongres terdiri dari :

Ketua              : Ny. R.A. Soekonto (Wanito Oetomo)

Wakil Ketua  : Nn. St. Mundijah (Aisyiyah)

Penulis I         : Nn. St. Sukaptinah (Ny. Sunarjo Mangunpuspito, dari JIBDA)

Penulis II       : Nn. Soenarjati (Ny. Sukemi, dari Poetri Indonesia)

Bendahara I  : Ny. Hardjodiningrat (Wanita Katholik)

Bendahara II : Nn. R.A. Soejatin (Ny. Kartowijono, dari Poetri Indonesia)

Anggota        : Nyi hajar Dewantara (Wanita Taman Siswa), Ny. Drijowongso (Wanita PSII), Ny. Muridan Noto (Wanita PSII), Ny. Umi salamah (Wanita PSII), Ny.  Djohanah (Aisyiyah), Nn. Ismudijanti (Ny. A. Saleh, dari Wanita Oetomo), Ny. R.A. Mursandi (Wanita Katholik).

 

Usulan-usulan yang dikemukakan oleh para peserta adalah sebagai berikut :

Usulan dari Ketua Kongres :

  1. Supaya Kongres Perempoean Indonesia menjadi bahan permufakatan untuk segala perkumpulan perempuan Indonesia. Jalannya berkumpul seperti biasa.
  2. Supaya badan permufakatan itu menerbitkan surat kabar sebagai alat komunikasi antara pemgurus dan anggota-anggotanya. Karena itu, pembentukan redaksi diadakan menurut tempat dan kediaman pengurus.
  3. Supaya mendirikan suatu studiefonds(beasiswa) untuk anak-anak perempuan yang akan masuk sekolah menengah dan tinggi tetapi tidak dapat menanggung ongkosnya.
  4. Supaya mengirim mosi kepada pemerintah pusat untuk meminta fonds janda dan anak-anak yatim Indonesia dengan permohonan agar diadakan dana bantuan kepada para janda untuk sepanjang hidupnya.

Usulan dari Rukun Wanodyo, Weltevreden :

  1. Supaya Kongres perempoean Indonesia terdiri atas semua kaum isteri di Indonesia.
  2. Setelah menguraikan tujuan masing-masing, maka dalam permusyawaratan besar itu, hendaklah dilarang membicarakan masalah agama.

Usulan dari Panti Krido Wanita Pekalongan :

  1. Supaya Kongres Perempoean Indonesia mengadakan suatu majelis yang dapat menjadi tali penghubung untuk persaudaraan dan tolong menolong dengan semua perhimpunan putri yang bekerjasama dengan majelis itu. Majelis itu dinamai “Majelis Perikatan Puteri Indonesia”.
  2. Menerbitkan surat kabar sebagai sarana komunikasi, yang ongkosnya ditanggung oleh perhimpunan-perhimpunan secara bersama-sama.

Usulan dari JIBDA (Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling) :

  1. Supaya Kongres Perempoean Indonesia mengirim mosi untuk pengadilan agama agar memperkuat hak perempuan tersebut di dalam agama Islam.
  2. Sebaiknya Kongres Perempoean Indonesia mendirikan badan atau mengadakan kursus tentang kesehatan agar para anggota-anggotanya, murid-muridnya, dapat memberikan pelajaran ke kampung-kampung atau ke desa-desa.

Usulan dari Nahdatul Fatayat :

  1. Karena anak-anak perempuan belum memperoleh kesempatan yang cukup untuk mendapatkan pendidikan, diusulkan supaya mereka dimasukkan kepanduan. Untuk daerah yang sudah ada perkumpulan perempuan supaya berusaha mendirikan kepanduan itu.
  2. Supaya ta’lik perkawinan ditambah lagi peraturannya dengan yang tersebut dibawah ini :
  3. Terhadap laki-laki yang menjalankan M5 (maling, melacur, main judi, minum dan madat) dan sudah diperingatkan oleh isterinya tapi tidak berhenti, supaya penghulu dapat mempermudahkan memberi rafa’ kepada isterinya atau menjatuhkan talak yang kesatu.
  4. Kalau laki-laki hendak menjatuhkan talak supaya memberitahu kepada isterinya lebih dahulu, jangan semaunya saja.
  • Supaya anaknya ditanggung oleh bapaknya, tidak diserahkan kepada ibunya saja.
  1. Supaya pakaian kaum perempuan diganti dengan rok saja.

Usulan dari Aisyiyah :

  1. Supaya Kongres Perempoean Indonesia itu menjadi suatu badan perhimpunan yang anggota-anggotanya dari perkumpulan perempuan se-Hindia Timur yang mau setuju.
  2. Maksud perhimpunan ini :
  3. Menjadi perantara persatuan antara perkumpulan yang satu dan yang lainnya.
  4. Menjadi hakim pemisah kalau ada perselisihan antara perkumpulan yang satu dan lainnya.
  • Menunjukkan jalan kemajuan yang utama lagi sempurna kepada perhimpunan-perhimpunan yang sudah menjadi anggotanya.
  1. Perkumpulan itu supaya memiliki pengurus sedikit-dikitnya sembilan orang perempuan. Pengurus dipilih dari perkumpulan se-Hindia Timur yang semufakat menjadi anggotanya.
  2. Kegiatannya :
  3. Tiap-tiap tahun mengadakan kongres.
  4. Mengeluarkan surat kabar
  • Lain-lain kegiatan yang sekiranya dapat mencapai maksud tersebut.

Keputusan- keputusan kongres adalah :

  1. Mendirikan badan permufakatan bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).
  2. Perihal organisasinya seperti perkumpulan biasa, yaitu dipimpin oleh pengurus harian, sedikit-dikitnya terdiri atas : Ketua, Penulis, Bendahara, dan dua orang Komisaris.
  3. Iuran sedikit-dikitnya f.1
  4. Menerbitkan surat kabar yang redaksinya menurut lokasi pengurus.
  5. Tempat kedudukan pengurus menurut kebanyakan anggota. Artinya, tempat yang terbanyak mempunyai perkumpulan yang sudah tergabung dalam badan itu mempunyai hak menjadi tempat kdudukannya PPPI.
  6. Kedudukan sekarang adalah Mataram (Yogyakarta).
  7. Untuk sementara waktu, pengurus terdiri atas :
  • A. Soekonto (Ketua)
  • Moegarumah
  • Hajar Dewantara
  • St. Moenjiah
  • St. Soekaptinah (Soenarjo Mangoenpoespito)
  • Soejatin (Kartowijono)
  1. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi anggota PPPI ialah :
  • Wanita Oetomo, Mataram
  • Wanita Katholik, Mataram
  • Taman Siswa,Mataram
  • Aisyiyah, Mataram
  • Bagian Perempuan Jong Islamieten Bond, Mataram
  • Bagian Perempuan Pemuda Indonesia
  • Bagian Perempuan Jong Islamieten Bond, Tegal
  • Bagian Perempuan Jong Islamieten Bond, Batavia
  • Wanita Katholik, Solo
  • Karti Woro, Solo
  • Aisyiyah, Solo
  • Panti Krido Wanito, Pekalongan
  • Budi Wanito, Solo
  • Kusumorini, Kudus
  • Darmo Laksmi, Salatiga
  • Putri Indonesia, Surabaya
  • Wanita Sedjati, bandung
  • Margining Kautaman, Kemajoran
  • Rukun Wanodijo, Djakarta (masuk sesudah Kongres)
  • Putri Budi sedjati, Surabaya
  1. Studiefonds (Beasiswa)
  2. PPPI mendirikan badan ini untuk menolong anak-anak perempuan yang tak dapat menanggung biaya belajar.
  3. Badan ini dipisahkan dari PPPI.
  4. Memperkuat pendidikan kepanduan putri.
  5. Mencegah perkawinan anak-anak
  6. Tiap-tiap anggota harus membuat propoganda tentang buruknya perkawinan anak-anak.
  7. Minta tolong kepada pegawai Pamong Praja supaya memberi penerangan kepada rakyat tentang hal ini.
  8. Mengirimkan mosi kepada pemerintah
  9. Supaya dana bantuan janda dan anak yatim selekasnya dikeluarkan.
  10. Minta agar bantuan jangan dicabut.
  11. Minta supaya sekolah perempuan diperbanyak.
  12. Mengusulkan kepada pengadilan agama agar tiap-tiap talak harus dilaksanakan menurut apa yang sudah tersebut didalam ajaran agama Islam dan dibuat secara tertulis, yaitu denga surat.

 

Dalam kurun waktu antara Kongres Perempoean Indonesia I 1928 dan Kongres Perempoean Indonesia II tahun 1935 telah dilaksanakan Kongres PPPI 1 kali dan Kongres PPII 3 kali, yaitu sebagai berikut :

  1. Kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia

(Jakarta, 28 – 31 Desember 1929)

Kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), diselenggarakan pada tanggal 28 – 31 Desember 1929 di Gedung Permufakatan kenari II, Jakarta. Dihadiri oleh seluruh perwakilan organisasi anggota PPPI. Kongres ini dipimpin oleh Ny.R.A. Soekonto, sedangkan pemimpin penyelenggara adalah Ny. Mustadjab.

Dalam Kongres ini :

  1. Diputuskan untuk menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, diantaranya mengenai pergantian nama PPPI menjadi Perikatan Perkumpulan Isteri I donesia (PPII) dan pembatasan anggota PPII yang hanya untuk organisasi pusat, bukan cabang-cabang.
  2. Ditetapkan bahwa kedudukan pengurus PPII masih berada di Mataram, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua                     : Ny. R.A. Soekonto

Wakil Ketua         : Nn. Soejatin (Ny. Kartowijono)

Penulis I                : Nn. Sunaryati (Ny. Sukemi)

Penulis II               : Nn. Samiyati

Bendahara           : Ny. R.A. Hardjoningrat, dibantu Nyi Hajar Dewantara dan Ny.

  Mujinah.

  1. Studiefonds diberi nama “Seri Darma” dan surat kabar “Isteri” diterbitkan di Jakarta.
  2. Berhasil menyatukan suara untuk mengirim mosi kepada pemerintah agar membuat undang-undang yang melarang pergundikan.

 

  1. Kongres Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia I

  (Surabaya, 13 – 18 Desember 1930)

Setahun setelah PPPI menjadi PPII, pada tanggal 13 – 18 Desember 1930, di Surabaya dilaksanakan Kongres PPII yang pertama, bertindak sebagai ketua penyelenggara adalah Ny. Sudirman.

Keputusan Kongres PPII yang pertama, isinya antara lain :

  1. “Badan Perantara” dibentuk untuk mempererat hubungan pengurus PPII dengan organisasi anggotanya. Badan Perantara didirikan di setiap tempat yang sedikitnya berdomisili dua organisasi PPII. Badan ini bertugas :
  2. Menjadi perantara pengurus PPII dengan organisasi anggota
  3. Mempelajari hak pilih kaum perempuan
  4. Menyelidiki dan memberi laporan tentang kesehatan di kampung-kampung serta jumlah kematian bayi
  5. Mengadakan “Kantor Penyukuhan Perburuhan”.
  6. Memajukan Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan perempuan dan Anak-anak (P4A) yang dibentuk tahun 1929, diketuai oleh Ny. Sunarjati Soekemi.
  7. Surat kabar Isteri diharuskan memakai bahasan indonesia dan berkedudukan di jakarta. Susunan kepengurusannya terdiri atas Sidang Pengarang yang berasal dari organisasi anggota PPII, dan redakturnya dipilih oleh Sidang Pengarang di antara anggotanya.
  8. Diadakan referendum dalam jangka tiga bulan kepada semua anggota PPII untuk menetapkan apakah “Seri Darma” akan menjadi badan hukum atau yayasan.
  9. Pengurus PPII menyanggupi untuk berhubungan dengan Vereniging Voor Landsdienaren (VVL) dalam hal pensiunan janda-janda Indonesia.
  10. Kepada anggota PPII dianjurkan agar berusaha sekuat tebaga mencegah perkawinan anak-anak dan menyadarkan kaum perempuan akan hal dan kewajibannya dalam perkawinan; mempertahankan watak kebangsaan Indonesia dan mencari hubungan baik didalam negeri maupun diluar negeri; membantu surat kabar Isteri dengan uang, mancarikan iklan dan pelanggan, atau dengan mengirimkan karangan-karangan.
  11. Sunaryati dan Ny. R.A. Rukmini Santoso diutus mengikuti All Asian Women Conference pada Januari 1931, untuk meyakini hubungan baik dengan organisasi perempuan di luar negeri.
  12. Kepengurusan PPII tahum 1030 – 1932 sebagai berikut :

Ketua                     : Ny. Mustadjab

Wakil Ketua         : Ny. Suwandi

Penulis I                : Ny. Sri Mangunsarkoro

Penulis II               : Ny. Badingudjaman

Bendahara           : Ny. Hardjono dibantu Ny. Suparto

  1. Menetapkan kongres berikutnya diadakan di Sala.

 

  • Kongres Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia II

  (Sala, 25-29 Maret 1932)

Sesuai dengan hasil keputusan Kongres PPII yang pertama, Kongres PPII kedua dilaksanakan di Sala pada tanggal 25-29 Maret 1932. Kongres ini dipimpin oleh Ny. Mustadjab dan dihadiri oleh seluruh perwakilan organisasi anggota PPII.

 

Keputusan-keputusan Kongres antara lain :

  1. “Badan Perantara” dihapuskan. Sebagai gantinya diadakan pertemuan organisasi anggota PPII yang berkedudukan sama di 1 lokasi, untuk menyusun aksi bersama, sedapat mungkin 3 bulan sekali.
  2. Pemberhentian keanggotaan terjadi atas permintaan sendiri atau atas keputusan pengurus. Pemberhentian ini dilakukan karena yang bersangkutan tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota, misalnya selama 3 bulan berturut-turut tidak membayar iuran tetap walaupun sudah diperingatkan. Kepada anggota yang diberhentikan diberi kesempatan meminta keadilam pada persidangan anggota.
  3. Kedudukan kepengurusan hsail keputusan Kongres PPII II di Jakarta, dengan Ketua Ny. Suwandi. Tempat kedudukan dan jabatan ketua dipilih 3 tahun sekali.
  4. Penetapan “Seri Darma” menjadi yayasan berkedudukan di Sala. Dianjurkan agar di tempat-tempat yang ada organisasi PPII-nya didirikan cabang-cabang Yayasan Seri Darma.
  5. Sidang pengarang surat kabar Isteri pindah ke Semarang. Anggota yang tidak mempunyai media sendiri diharuskan menjual 5 eksemplar atau mencarikan 5 pelanggan tahunan. Sementara untuk organisasi yang memiliki media sendiri, diharuskan membantu memasangkan iklan surat kabar Isteri di medianya.Diusulkan harga surat kabar ini diturunkan.
  6. Para pemimpin organisasi anggota PPII, sebagai ibu, dihimbau untuk mengamati pergaulan muda-mudi Indoneisa agar disesuailan dengan kesusilaan timur. Juga memberikan keteladanan hidup sederhana, memperhatikan orang miskin, dan memajukan pertemuan untuk memperbaiki perekonomian rakyat, menanamkan pengertian kesucian maksud dan tujuan perkawinan kepada pemuda-pemudi terutama di tempat-tempat yang banyak terjadi perceraian. Karena itu, didirikan biro informasi bagi perempuan dan anak-anak.
  7. Memberikan kuasa kepada Nn. Soejatin untuk mempelajari dan membuat risalah perburuhan perempuan.

 

Susunan pengurus PPII periode 1931-1933 adalah :

Ketua              : Ny. Suwandi

Wakil Ketua  : Ny. Sri Mangunsarkoro

Penulis           : Ny. Badingujaman

Bendahara    : Ny. Hardjono dibantu Ny. Sunardjo Mangunpuspito.

Dari Konferensi Khusus antar-anggota PPII yang berhaluan sama pada 25-26 Juni 1932 di Mataram, yang dipimpin oleh Nn. Soejatin (Ny. Kartowijono), terbentuklah Isteri Indonesia.

Isteri Indonesia dipimpin oleh :

  1. Sh, Suparto, tahun 1932
  2. Sunarjo mangunpuspito, tahun 1933-1940,
  3. Maria Ulfah Santoso, S.H. , tahun 1940-1942

 

  1. Kongres Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia III

     (Jakarta, 6-8 Mei 1933)

PPII mengadakan kongresnya yang ketiga di Jakarta pada tanggal 6-8 Mei 1933 atas permintaan Ny. Suwandi.

Kongres PPII III ini memutuskan untuk tidak mengadakan Kongres PPII lagi, melainkan menyelenggarakan Kongres Perempoean Indonesia (KPI) yang kedua sebagai kelanjutan KPI yang pertama di Yogyakarta pada tahun 1928.

Susunan Pengurus PPII yang baru adalah :

Ketua              : Ny. Sri Mangunsarkoro

Wakil Ketua  : Ny. Suwandi

Penulis I         : Ny. Badingujaman

Penulis II       : Ny. Malkan

Bendahara    : Ny. Hardjono dibantu oleh Ny. Sh. Suparto dan Ny. Sunaryo Mangunpuspito

 

 

 

KONGRES PEREMPOEAN INDONESIA II

Kongres Perempoean Indonesia II diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 20-21 Juli 1935, dipimpin oleh Ny. Sri mangunsarkoro dibantu oleh Ny. Sh. Suparto dan dihadiri oleh wakil-wakil dari 24 organisasi. KPI II ini bersifat umum dan didukung oleh perkumpulan-perkumpulan perempuan dari bermacam-macam aliran daerah.

Maksud diadakannya KPI II ini adalah mempererat persaudaraan antar-perkumpulan perempuan Indonesia untuk memperbaiki nasib kaumnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Dasar-dasar KPI II adalah kenasionalan, kesosialan, kenetralan, dan keperempuanan.

KPI II memutuskan :

  1. Mengenai organisasi, antara lain :
  2. Dibentuk badan perserikatan dengan nama Kongres Perempoean Indonesia
  3. KPI diadakan setiap 3 tahun sekali, dipimpin oleh pengurus kongres yang baru. Kongres yang akan datang akan dilaksanakan di Bandung. Untuk persiapannya diserahkan kepada N. Emma Puradiredja.
  4. Mendirikan suatu komisi yang diberi hak untuk memberikan keterangan resmi tentang kongres. Komisi ini terdiri dari Ny. Sri Mangunsarkoro, Ny. Sh. Suparto, Ny. Suhara, dan Ny. Mr. Maria Ulfah.
  5. Dalam usaha peningkatan pergerakan, wanita Indonesia diharapkan melaksanakan kewajiban utamanya sebagai “Ibu Bangsa”, dengan pengertian berusaha menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya. Para anggota kongres diwajibkan mengadakan hubungan baik dengan generasi muda agar terjalin pengertian, saling menghargai dan tidak saling menonjolkan diri. Dengan demikian peralihan generasi dapat berjalan dengan baikndan lancar.
  6. Untuk perbaikan nasib perempuan Indonesia diupayakan dengan :
  7. Membantu Badan Penyelidikan Perburuhan Indonesia (BPPI) yang bertugas menyelidiki keadaan buruh perempuan di seluruh Indonesia, terutama yang gajinya kurang dari £15 sebulan. Biaya penyelidikan berasal dari iuran anggota kongres yang ditetapkan berdasarkan hak suara. Kepengurusan badan ini diserahkan kepada Ny. Sri mangunsarkoro.
  8. Menganjurkan kepada seluruh anggotanya untuk menyelidiki kedudukan perempuan dalam hukum Islam, dan berusaha memperbaiki kedudukan itu dengan tidak menyinggung agama lain.
  9. Seluruh anggota Kongres wajib mengupayakan pemberantasan buta huruf. Kongres membuat “Badan Pendaftaran” yang bertugas menetapkan targetyang harus dicapai dalam waktu tertentu dan menyusun peraturan pelaksanaannya. Badan ini terdiri atas: Ny. S. Sumadi, Ny. Husni Thamrin, dan Ny. Sh. Suparto.

KONGRES PEREMPOEAN INDONESIA III

Sesuai dengan salah satu keputusan KPI II tentang diadakannya kongres setiap 3 tahun sekali, maka diselenggarakan Kongres Perempoean Indonesia (KPI) III di Bandung pada tanggal 23-28 Juli 1938. Bertindak sebagai ketua panitia penyelenggara adalah Ny. Rumsari.

 

Keputusan-keputusan KPI III ini antara lain :

  1. Membentuk suatu komisi yang bertugas merencanakan anggaran rumah tangga, menetapkan anggaran dasar yang baru, dan menetapkan banyaknya suara anggota.
  2. Kongres Perempoean Indonesia tidak menjadi badan yang tetap.
  3. Komite Perlindungan Kaum Perempuan Indonesia (KPKPI) yang didirikan tahun 1937 menjadi badan kongres dengan nama baru, yaitu Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP). Badan ini mempunyai biro konsultasi yang dipimpin oleh Ny. Maria Ulfah Santoso, S.H., dengan tujuan memberi nasihat kepada kaum perempuan mengenai perkawinan, perceraian, kedudukan anak-anak, dan jika perlu membawa perkara-perkara itu ke pengadilan.
  4. Mengenai hak pilih bagi perempuan, Kongres menyerahkan kepada anggota untuk meneruskan tugas dan bagi penyelidikan tentang hal untuk memilih.
  5. KPI mendirikan badan tetap guna menyelidiki keadaan kaum buruh perempuan. Badan ini berkedudukan di Yogyakarta dan dipimpin oleh Ny. Sukemi.
  6. Anggota Kongres diharuskan mengadakan komunikasi dengan organisasi-organisasi pemuda, meneruskan penelitian di bidang pendidikan, dan berusaha dengan sekuat tenaga memberantas pelacuran, di antaranya dengan mendukung Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A).
  7. Tanggal pembukaan Kongres Perempoean Indonesian yang pertama, 22 Desember, dijadikan Hari Ibu, yakni hari dimulainya derap kesatuan pergerakan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan dan bangsa Hari Ibu diperingati setiap tahun dengan penjualan bunga putih yang hasilnya akan diserahkan kepada pengurus Kongres untuk badan-badan KPI.
  8. KPI IV akan diselenggarakan di Semarang, dengan ketua panitia penyelenggara Ny. Suparjo dan wakil ketua Ny. Sunaryo mangunpuspito.

 

 

 

Pengurus Kongres Perempoean Indonesia III, terdiri atas :

Ketua                          : Ny. Emma Puradiredja

Wakil Ketua I            : Ny. A. Rahim

Wakil Ketua II           : Ny. Ratnawinadi

Penyurat I                 : Ny. S. Tirtowiryo

Penyurat II                : Ny. Suwarni Mihardja

Bendahara I              : Ny. Martakusumah

Bendahara II             : Ny. A. Joyopuspito

 

KONGRES PEREMPOEAN INDONESIA IV

Kongres Perempoean Indonesia IV, diselenggarakan di Semarang pada tanggal 25-28 Juli 1941, dipimpin oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito dan dihadiri oleh wakil-wakil organisasi perempuan.

 

Maksud dan tujuan KPI IV adalah :

  1. Menolak kewajiban milisi
  2. Menyatakan dukungan pada aksi Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
  3. Mencanangkan gagasan “Indonesia Berparlemen, Berbangsa dan Berhasa Satu”.
  4. Mengajukan kepada Volksraad (Dewan Rakyat,semacam parlemen) agar Bahasa Indonesia diajarkan di sekolah-sekolah AMS (sekarang SMP) dan HBS (SMA untuk bangsa Belanda)
  5. Mengajukan tuntutan agar perempuan Indonesia mempunyai hak pilih aktif dan pasif

 

Kepengurusan Kongres Perempoean Indonesia IV, sebagai berikut :

Ketua              : Ny. Sunaryo Mangunpuspito

Wakil Ketua  : Ny. Darmowinoto

Penulis I         : Ny. Pudjotomo

Penulis II       : Ny. Retno Maendo

Bendahara    : Ny. Munandar, dibantu oleh Ny. Ngamdani, Ny. Sudjono S. Pusponegoro, Ny. Suyatno, dan Ny. Krisdoharsoyo.

 

Dalam KPI IV ditetapkan bahwa KPI V akan diselenggarakan di Surabaya dengan Ketua kongresnya Ny. Sudirman dari Poetri Sedjati, Surabaya.

 

PERGERAKAN PEREMPUAN INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG

Kongres Perempoean Indonesia (KPI) IV adalah kongres terakhir dalan masa penjajahan Hindia Belanda. Perang pasifik pada 8 Desember 1941 telah membuat Hindia Belanda menyerah kepada tentara jepang, sehingga pada 8 Maret 1942, Indonesia berpindah ke tangan Jepang.

Di masa pendudukan Jepang, Kongres Perempoean Indonesia V, yang sedianya akan diselenggarakan di Surabaya,  tidak dapat dilaksanakan, karena semua kegiatan organisasi dilarang dan semua organisasi perempuan juga dibubarkan.

 

Organisasi-organisasi pada masa penjajahan Jepang :

  1. April 1942, dibentuk “Gerakan Tiga A” dipimpin oleh Mr. Rd. Samsudin. Bagian perempuannya dinamakan “Gerakan Isteri Tiga A” dengan ketua Ny. Artinah, untuk bagian puteri disebut “Barisan Puteri Asia Raya”.Tujuan gerakan-gerakan tersebut dimaksudkan guna mempersatukan semua bangsa yang pro-Jepang dan bertujuan menggalakkan solidaritas Dai Nippon sebagai “cahaya dan pemimpin Asia”.
  2. 9 Maret 1943, Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera), dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu : Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Putera berkedudukan di Jakarta. Melalui cabang-cabangnya yang bergerak dibidang pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi, mereka mengajak rakyat menyesuaikan penghidupannya dengan keadaan perang.

Bagian perempuan dari Putera dinamakan “Barisan Pekerja Perempuan Puteri Indonesia” menyebar sampai ke kota-kota kecil. Barisan ini dipimpin oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito, dibantu Ny. Sunarti Sukemi, Ny. Sukanti Suryochondro, Ny. Burdah Jusupadi, dan Ny. S.K. Trimurti.

Putera dan Barisan Pekerja Perempuan Puteri Indonesia dibubarkan pada tanggal 1 Maret 1944

  1. Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa) dibentuk sebagai pengganti Putera dan Jawa Hokokai Fujinkai menggantikan Barisan Pekerja Perempuan Puteri Indonesia.

Susunan kepengurusan Fujinkai adalah : Ny. Sunaryo Mangunpuspito (Ketua), Ny. Iyos Wiriatmadja (Wakil Ketua I), Ny. Maskun (Wakil Ketua II), Ny. Maryati Adnan (Penulis I), Ny. Rosnah Jamin (Penulis II), dan Ny. Siti Maryam.

Cabang Fujinkai di Jakarta bernama “Tokubetsu Si Fujinkai”, didirikan pada 3 November 1943, diketuai oleh Ny. R.A. Abdurachman. Di beberapa kabupaten (Ken) juga didirikan Ken Fujinkai, seperti di Bogor, Semarang, dan lain-lain. Sementara di kota-kota (Si) didirikan Si Fujinkai.

Jakarta Tokubetsu Si Fujinkai memandang perlu untuk mendirikan “Barisan Putri” untuk membina kader-kader. Diketuai oleh Nn. Siti Dalima dan wakilnya Nn. Nursyamsu. Adapun staf pembantu-pembantunya antara lain Nn. Setiati, Nn. Partinah dan Nn. Malidar (Ny. Hadiyuwono), sedangkan anggotanya antara lain Nn. Paramita (Jo) Abdurachman.

Melalui Fujinkai, Jepang telah memberi pengalaman tersendiri bagi perempuan Indonesia. Untuk pertama kali seluruh perempuan Indonesia, tanpa memandang tingkat kedudukan di masyarakat atau latar belakang kebangsawanan dan pendidikan, diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan.

Selain itu, secara tidak langsung rakyat disiapkan untuk percaya diri, berani berperang melawan musuh dengan taktik dan strategi yang telah dilatih melalui Heiho, Peta, dan Fujinkai. Hal ini terbukti pada saat mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

 

PERGERAKAN PEREMPUAN INDONESIA PADA MASA KEMERDEKAAN

Di puncak ketegangan suasana yang mencekam, menyusul bertekuklututnya Jepang terhadap Sekutu, pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta membacakan teks proklamasi di Jl. Pegangsaan No. 56, Jakarta, dibawah Sang Saka Merah Putih hasil jahitan Ny. Fatmawati (Istri Soekarno).

Beberapa jam setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Fujinkai dibubarkan oleh ketuanya, yaitu Ny. Sunaryo Mangunpuspito. Organisasi ini langsung berubah menjadi Persatuan Wanita Indonesia (Perwani). Sementara itu, bagian putrinya (barisan Srikandi) tetap melanjutkan tugasnya dalam mempertahankan kemerdekaan dengan memaski kelaskaran Palang Merah dan dapur umum.

Pada Desember 1945 dibentuk organisasi perempuan muda, yaitu Pemuda Puteri Indonesia (PPI), dalam konferensi di Sukarta yang dikunjungi oleh utusan-utusan pemuda putri. Dasar diadakannya PPI adalah untuk menjadi tempat pertumbuhan dan pendidikan dalam mempersiapkan diri kearah kedewasaan sebagai warga negara penuh yang ikut serta memikul beban yang sewajarnya dalam pembangunan negara sama seperti warga lelaki.

Dalam organisasi itu pula, pemuda putri dapat berlatih menggunakan hak-hak politik yang telah menjadi miliknya dengan UUD Sementara [Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesua: 221]. Ketika diadakan Kongres Wanita di Klaten bulan Januari 1945, PPI ikut serta dalam kongres tersebut.

Dalam menjalankan tugas keamanan pada masa itu, perempuan Indonesia bergabung dalam bentuk kegiatan perjuangan, seperti badan-badan perjuangan, kelaskaran, dan secara perorangan.

 

Pergerakan Perempuan Indonesia dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan, sebagai berikut :

Di Pulau Jawa

  1. Persatuan Wanita Indonesia (Perwani)

Badan ini merupakan Pergantian Fujinkai yang dibubarkan oleh pimpinannya Ny. Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito, pada tanggal 17 Agustus 1945, seusai Proklamasi Kemerdekaan. Maksud dan tujuan Perwani adalah menyediakan dan menggerakkan tenaga perempuan guna mempertahan dan memelihara kemerdekaan.

Kegiatan Perwani antara lain :

  1. Mengucapkan salam dengan pekik : Merdeka!
  2. Mengibarkan bendera Merah Putih
  3. Memakai lencana Merah Putih
  4. Membantu KNI (Komite Nasional Indonesia) di daerah.

 

  1. Wanita Negara Indonesia (Wani)

Pada Oktober 1945, dibawah pimpinan Ny. Suwani Pringgodigdo dan Nn. Emma Djajadiningrat (Ny. Sutoto), dibentuklah Wanit Indonesia (Wani). Badan ini bertugas menyediakan tena-tenaga pimpinan perempuan yang sanggup bekerja di Jakarta atau tempat lainnya untuk menyelenggarakan dapur umum dan tugas-tugas sosial.

Dapur umum Wani tidak hanya menyediakan makanan dan bahan makanan untuk pejuang tapi juga untuk pegawai negeri yg tidak dapat pulang karena terhalang pertempuran atau lain-lainnya. Dapur umum Wani juga berperan sebagai “Pos Republik”. Wani juga mendirikan tempat-tempat “penjahit umum” untuk menjahit perlengkapan pejuang di “pedalaman”. Ny. Emma Djajadiningrat menjadi orang pertama yang mendapat penghargaan Bintang Gerilya, untuk jasa-jasanya dalam Wani.

Perjuangan Wani pada peringatan HUT Pertama Proklamasi Kemerdekaan RI, yaitu mengadakan demonstrasi pawai meski sebenarnya dilarang oleh tentara Inggris, dan mendirikan Tugu Proklamasi di Pegangsaan Timur No. 56. Tokoh-tokoh Wani : Ny. Yos Masdani, Ny. Setiati Surasto, Ny. Maria Ulfah Santoso, S.H., dan Ny. Sukemi.

 

  1. Perkumpulan Pekerja Puteri Surakarta (PPPS)

Perkumpulan ini dibentuk pada Juli 1945 dibawah pimpinan Nn. Sutijah (Ny. Suryohadi) dan wakilnya Nn. Sumarni.

Peran aktif PPPS, adalah :

  1. Ikut aktif dalam barisan yang menurunkan bendera Jepang di Balaikota Surakarta.
  2. Ikut dalam latihan kemiliteran Dadan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
  3. Mengirimkan anggota-anggotanya ke Mojokerto, sewaktu Surabaya diserbu.

 

PPPS yang berganti nama menjadi Barisan Penolong, bertugas antara lain :

  1. Menyiapkan tenaga untuk front Ambarawa dan Salatiga.
  2. Merawat korban pertempuran
  3. Mengorganisasi pengiriman makanan ke medan pertempuran
  4. Membentuk dan melaksanakan tugas dapur umum di daerah operasi.

 

  1. Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia (PTPWI)

Badan ini dibentuk pada Konferensi Organisasi Wanita Indonesia di Surakarta pada 26 Februari 1946, berkedudukan di Yogyakarta. Selama kemerdekaan belum tercapai, badan ini dipimpin oleh Ny. Sri Mangunsarkoro.

Tujuan badan ini adalah membantu pemerintanh dengan memusatkan tenaga perempuan untuk Kemerdekaan Republik Indonesia.

 

  1. Inspektorat Wanita

Inspektorat Wanita Pusat yang berkedudukan di Yogyakarta, dan dipimpin oleh Nn. Supiah,  dibentuk dari Biro Perjuangan yang ada di Kementrian Pertahanan.

Tugas inspektorat Wanita adalah :

  1. Membantu memperhatikan kesejahteraan prajurit di garis depan.
  2. Mengurus makanan, obat-obatan, pakaian, bingkisan dari organisasi-organisasi untuk garis depan.
  3. Membantu menginterogasi tahanan-tahanan perempuan yang dicurigai sebagai mata-mata.

 

Di Luar Pulau Jawa 

  1. Tapanuli

Perkumpulan Perwani (Persatuan Wanita Indonesia) berdiri setelah Proklamasi Kemerdekaan di Sidikalang (Tapanuli).

Tugas perkumpulan ini adalah

  1. Bekerja di dapur-dapur umum
  2. Menolong korban-korban perjuangan yang ditawan dalam penjara
  3. Membantu Palang Merah.

 

  1. Sumatera Timur

Organisasi Pentjinta Melati, berdiri pada masa penjajahan Jepang di Medan (waktu itu masuk wilayah Sumatera Timur).

Tujuan organisasi ini adalah :

  1. Mempersiapkan pemuda-pemudi untuk perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Mereka dibina oleh tokoh-tokoh pergerakan dibawah tanah Sumatera Timur. Kegiatan mereka antara lain olahraga, teater, seni tari, seni lukis, ketrampilan dan lain-lain yang terkait dengan perjuangan terselubung.
  2. Menggembleng semangat cinta Tanah Air, cinta kemerdekaan, dan siap untuk menghadapi kemerdekaan, melalui mingguan remaja “Melati”, yang mereka miliki.

 

  1. Tanjungkarang

Gerakan Putri Indonesia (Gerpi) dibentuk di Tanjungkarang pada 27 Oktober 1945.

Tugas Gerpi adalah :

  1. Mengusahakan dapur umum untuk para bekas romusha (tenaga kerja paksa) dari seluruh Sumatera yang akan dipulangkan ke Jawa dan singgah di Tanjungkarang.
  2. Menolong pemud-pemudi yang akan pulang ke Jawa, setelah mereka dibawa Jepang ke Singapura dan Sumatra dengan tipu muslihar.

 

  1. Kalimantan

Persatuan Wanita Indonesia di Kalimantan didirikan pada 17 Desember 1946, diketuai oleh Ny. N. Djohansyah.Perwani yang semula berfungsi sebagai badan perjuangan, selanjutnya banyak bergerak dalam bidang sosial politik.

 

  1. Nusa Tenggara

Sunda Kecil (sekarang Nusa Tenggara),tempat berawalnya langkah-langkah untuk menyusun tenaga dan kekuatan untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan, setelah Proklamasi kemerdekaan, kemudian meluas hingga Lombok dan Sumbawa.

Peran perempuan dalam perjuangan ini, antara lain :

  1. Menyelenggarakan dapur umum di masa para pejuang menyingkir dan mengadakan perlawanan.
  2. Menjadi penghubung antara desa dan kota.
  3. Memberi informasi tentang musuh.
  4. Membawa perbekalan yang diperlukan.

 

Kelaskaran Perempuan

  1. Barisan Putri

Merupakan kelompok yang dulu merupakan bagian dari Fujinkai yang didirikan pada 1944, dibawah pimpinan Nn. Siti Dalimah sebagai ketua dan Nn. Nursyamsu (Ny. Nursyamsu Nasution) di Jakarta.Setelah proklamasi, dibentuk Barisan Putri di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Tugas Barisan Putri. antara lain :

  1. Mencuri senjata di kantor-kantor dan rumah-rumah Jepang
  2. Bersama-sama dengan pemuda Mentang 31 mengadakan siaran radio untuk seluruh Indonesia
  3. Membantu dapur-dapur umum
  4. Merawat korban pertempuran di Rumah Sakit dan Palang Merah Indonesia.

 

Di Surabaya, di bawah pimpinan Ny. Irsan Rajamin, Barisan Putri telah membuat dasar pembentukan Corps Pemuda Putri Pejuang 45, yang dengan kelompoknya telah menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi Belanda.

 

  1. Corps Pemuda Puteri Indonesia Surabaya

Dengan mendaratnya tentara Sekutu di Surabaya, terjadilah bentrokan-bentrokan. Pada waktu itu, dibentuklah Laskar Putri.

Tugas  Laskar Putri :

  1. Membantu perjuangan dengan menyelenggarakan dapur umum, pos PPPK, dan menolong para pengungsi.
  2. Menolong korban dalam pertempuran 10 November.

 

Pada tahun 1946, Laskar Putri Surabaya menjadi Corps Pemuda Puteri Indonesia (PPI) Surabaya. Perubahan itu terjadi sehubungan telah dibentuknya Corps PPI Surabaya di bawah pimpinan Nn. Lukitaningsih (Ny. Irsan Rajamin), Nn. Isbandiah (Ny. Soengkono) dan Nn. Trus (Ny. Sarjono) bertahan sampai 1947.

 

  1. Laskar Wanita Indonesia (Laswi)

Organisasi ini dibentuk pada 12 Oktober 1945 di Bandung. Pemimpinnya adalah Ny. S.Y. Arudji Kartawinata. Laswi dibentuk untuk membantu pejuang-pejuang baik yang berada di garis depan maupun belakang.

Laskar Wanita Indonesia (Laswi) :

  1. Anggotanya adalah para pemudi pelajar yang memperoleh pelatihan fisik, mental, kemiliteran, palang merah, intel, dan lain-lain sebelum terjun ke medan perang.
  2. Pesenjataan yang digunakan saat itu adalah bambu runcing, pistol, mouser, dan keris.
  3. Alat transportasinya kuda dan gerobak.
  4. Kegiatan Laswi meliputi bidang sosil, intelijen, dan terjun dalam medan tempur. Laswi juga ikut terjun dalam kegiatan pembumi-hangusan.
  5. Markas Laswi berpindah-pindah.
  6. Lima anggota Laswi yaitu Siti Murwati (Madiun), Siti Fatimah (Garut), Ida Mursida(Bandung), Sutiyawati (Yogyakarta) dan Lela (PPI Garut) gugur ketika menghadapi serangan udara saat bermarkas di Majalaya.

 

Para pejuang wanita yang tetap bergabung dalam Inspektorat Wanita Biro Perjuangan di Garut, sebagian anggotanya ikut hijarah bersama tentara, sabagian lagi turut membantu keluarga tentara bersama Ny. A.H. Nasution ke Yogya.

 

  1. Laskar Puteri Indonesia (LPI)

LPI didirikan di Surakarta pada 31 Desember 1945 yang disusun seperti kompi dan staf pasukan. Komandannya adalah Nn. Sudijem (Ny. Mardowo), Wakil Komandan Nn. Siti Hartinah (Ny. Tien Soeharto) dan Pembina LPI Major Soeharto.

  1. Tujuan LPI adalah membentuk pasukan tempur perempuan yang akan berjuang bersama pasukan pria dan pasukan bantuan untuk garis depan dan garis belakang.
  2. Anggota LPI berjumlah 200 pelajar putri yang semuanya diasramakan
  3. Markasnya berada di Kompleks Balai Prajutir Batangan, Surakarta.
  4. Membubarkan diri secara resmi pada 27 Oktober 1948, dengan seruan pemerintah agar semua anggota Laswi kembali ke sekolah.

 

Kegiatan LPI :

  1. Mengirimkan regu-regunya ke front di Jawa Tengah dan Jaw Timur secara bergiliran
  2. Bekerjasama dengan Laswi Yogya
  3. Ikut menjaga air minum
  4. Turut bergerilya

 

  1. Wanita Pembantu Perjuangan (WPP)

Organisasi WPP dibentuk pada tahun 1946 di Yogyakarta dibawah pimpinan Dr. Sulianti (Prof. Dr. Sulianti Saroso).

  1. Tujuan WPP adalah mempersiapkan tenaga muda untuk membantu perjuangan kemerdekaan baik digaris depan maupun garis belakang.
  2. Anggotanya pelajar dari tingkat SD hingga SMA, yang memperoleh pelatihan ilmu kemiliteran, P3K dengan praktik di rumah sakit, memasak, kesadaran nasional, budi pekerti, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Anggota WPP yang sudah terlatih ditugaskan di garis depan untuk Palang Merah Indonesia dan dapur umum. Mereka juga aktif memberantas buta huruf di desa-desa.
  4. Pelaksanaan kegiatan WPP dibantu oleh Biro Perjuangan
  5. WPP menggabungkan diri dengan Biro Perjuangan di luar Yogyakarta, setelah Yogyakarta diduduki Belanda.

 

  1. Laskar Muslimat

Laskar Muslimar merupakan bagian dari Partai Perti Islam dn Laskar Muslim Indonesia. Laskar Muslimat berpusat di Bukittinggi. Kegiatan organisasi ini adalh baris berbaris, hidup berdisiplin tentara, dan menggunakan senjata (bambu runcing dan senjata). Pelatihnya bernama Lasmi, para anggotanya ikut serta berjuang di garis depan.

 

  1. Sabil Muslimat

Organisasi ini dibentuk pada 2 Oktober 1945 dan tersebar di seluruh Sumatera Tengah. Komandannya adalah Nn. Syamsiyah Syam (Dra. H. Syamsiyah Syam). Anggotanya terdiri atas para pelajar sekolah menengah.

 

Kegiatan Sabil Muslimat, dibagi  2, yaitu :

  1. Di garis depan, diambil dari mereka yang terlatih perang gerilya yang berasal dari daerahnya sendiri, serta ditambah dari luar daerah.

Bertugas :

  • mempertahankan diri
  • menjadi tenaga palang merah
  • menyelenggarakan dapur umum
  • bertugas di bidang intel (masuk daerah musuh)
  • memberi penerangan dan membina mental
  1. Di garis belakang

Bertugas :

  • Melatih kader-kader
  • Mencari dan mengumulkan bahan makanan dan lain-lain.

 

Beberapa peristiwa yang dilaksanakan SM adalah :

  1. Melerai clash antara Laskar dan TNI
  2. Berdemonstrasi di hadapan konsul-konsul Komisi Tiga Negara (KTN) dengan menyatakan rakyat tidak mau dijajah lagi.
  3. Meninjau keadaan Republik Indonesia di Bukittinggi
  4. Ikut membumihanguskan Bukittinggi pada Desember 1948
  5. Membantu menyiapkan Pemerintahan Darurat di Payakumbuh.
  6. Membantu menggagalkan usaha membentuk Daerah Sumatera Barat terlepas dari RIS

 

Pada 6 Januari 1949 Syamsiah Syam ditangkap dan dikenakan tahanan rumah. Setelah pengakuan kedaulatan RI pada tahun 1950, SM dibubarkan.

Pada Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta 9 – 11 November 1945, utusan putri yang ikut dalam ongres itu mengadakan rapat khusus, yang menyepakati untuk membentuk organisasi Pemuda Puteri yang berdiri sendiri, tidak menjadibagian dari organisasi pria lagi.

 

  1. Pemuda Puteri Indonesia 1945

Pada Konferensi Solo pada 15 Desember 1945 yang dihadiri delegasi pemudi dari seluruh tanah air, terbentuklah Pemuda Puteri Indonesia (PPI). Sebagai ketua dan pengurus besar adalah Dr. N. Hurustiati Subandrio. Pengurus besar PPI yang dipilih pada 1948 adalah Ny. Suwarni Salyo, S.H.

Tugas PPI adalah :

  1. Membantu perjuagan dengan membentuk satuan-satuan dapur umum dan palang merah
  2. Penerangan untuk mengobarkan semangat kemerdekaan di desa-desa
  3. Membagikan bahan-bahan kebutuhan rakyat, dan bila perlu di kirim ke medan perang
  4. Menerbitkan majalah STA (Sadarlah Indonesia Tanah Airku).

 

  1. Persatuan Pegawai Puteri (PPPI), Barisan Buruh Indonesia (BBI)

Organisasi ini didirikan beberapa bulan sebelum Jepang Menyerah kepada Sekutu, sebagai bukti meskipun sebagai pekerja, kepedulian dan semangat perempuan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan tetap berkobar. Organisasi ini dipimpin oleh Nn. Widajati Soeganda (Ny. Sutardjo).

PPPI meleburkan diri dengan Barisan Buruh Wanita yang terbentuk dalam Kongres Wanita Pekerja di Kediri pada 1946 dibawah pimpinan SK. Trimurti.

Kedudukan BBW dalam lingkungan buruh adalah sebagai persemaian kader-kader buruh wanita dan menjadi organisasi yng berafiliasi dengan Barisan Buruh Indonesia (BBI) dan Partai Buruh Indonesia (PBI).

 

  1. Perwani Berfusi dengan Wani Menjadi Perwari

Kongres Wanita Indonesia di Klaten pada tanggal 15 -17 Desember 1945, diadakan atas inisiatif Perwani di Yogyakarta bertujuan untuk :

  1. Menggalang persatuan dan kesatuan serta memajukan kekuatan perempun Indonesia dalam membela dan mempertahan kemerdekaan Tanah Air.
  2. Mempersamakan ideologi
  3. Membentuk badan persatuan
  4. Merundingkan hal-hal yang dianggap perlu

 

Hasil Kongres, diputuskan bahwa Perwani dan Wani meleburkan diri menjadi “ Persatuan Wanita RI” (Perwari), yang berazaskan ketuhanan, kebangsaan, dan kerakyatan. Pada kongres tersebut ditetapkan Ny. Sri mangunsarkoro sebagai ketua terpilih dan wakilnya Ny. M.D. Hadiprabowo, sedangkan tempat kedudukan organisasi di Yoyakarta.

Walaupun Perwari merupakan organisasi sosial, namun anggotanya diberi pendidikan politik umu agar mereka sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai Ibu Bangsa bagi rakyat Indonesia. Anggota Perwari diperbolehkan memasuki perkumpulan-perkumpulan politik yang sesuai dengan azas dan tujuan Perwari.

Tujuan Perwari adalah menuntut dan mempertahankan keadilan sosial agar keselamatan perikemanusiaan dalam masyarakat Indonesia terjamin.

 

  1. Badan Kongres Wanita Indonesia (Kowani)

Konferensi di Solo pada 24 – 26 Fabruari 1946 diadakan atas inisitif Ny. Suwarni Pringgodigdo dan Ny. Soejatin kartowijono serta didukung oleh Ny. Sri Mangunsarkoro, bertujuan untuk merealisasi adanya badan penghubung perkumpulan wanita seperti yang dicatat dalam Kongres Wanita Indonesia di Klaten pada 1945.

Inilah tonggak penting dalm sejarah perkumpulan wanita Indonesia. Dalam konferensi tersebut disepakati sejumlah keputusan anatara lain, mendirikan badan gabungan yang diberi nama Badan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang berkedudukan di Solo dengan ketuanya Ny. Supardjo.

Kowani juga membentuk Badan Pusat Perjuangan Wanita Indonesia (PTPWI), guna menopang pentingnya program dalam pembelaan sosial, pendidikan dan ekonomi, kesehatan, hukum, adat, kebudayaan, kesenian dan perhubungan. Anggota yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Perwari, PPI. PWKI, dan PKRI bagian perempuan.

Kewajiban Kowani adalah :

  1. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antara pengurus-pengurus besar organisasi yang tergabung dalam Kowani dan badan-badan yang dibentuk Kowani.
  2. Mewakili pergerakan perempuan Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
  3. Menetapkan mosi menuntut kemerdekaan Indonesia 100% dan berdiri dibelakang pemerintah.

 

Susunan Pengurus Badan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) adalah :

Ketua                                      : Ny. Supardjo

Wakil Ketua I                        : Ny. Kartowirjono

Wakil Ketua II                       : Ny. Sutarman

Wakil Ketua III                     : Ny. Sukemi

Penulis                                   : Ny. Sukirso

Bendahara                            : Ny. Purwoadmojo

Pmbantu-pembantu            : semua pengurus badan-badan keahlian

 

Pada Kongres Perempoean Indonesia IV, sebenarnya telah diputuskan bahwa Kongres Perempoean Indonesia V akan dilaksanakan di Surabaya pada tahun 1944. Namun karena pada jaman pendudukan Jepang semua bentuk organisasi yang sudah ada dibubarkan, maka Kongres Perempoean Indonesia V belum dapat dilaksanakan. Kata “perempuan” pada masa itu mengalami perubahan nilai rasa (Ny. M. Wahyudi 1944:7). Itu sebabnya, sejak Kongres Perempoean Indonesia di Klaten, namanya diubah menjadi Kongres Wanta Indonesia (Kowani), dan kongres yang diselenggarakan di Madiun menjadi Kongres V Kowani.

Pada kongres tersebut, bertindak sebagai ketua panitia adalah Ny. Susanto Tirtiprojo. Dalam perhelatn tersebut hadir 14 organisasi yaitu :

  1. Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari)
  2. Pemuda Puteri Indonesia (PPI)
  3. Pejuang Puteri Republik Indonesia (PPRI)
  4. Muslimat
  5. Aisiyah
  6. Gerakan Pemuda Islam Indonesia Puteri (GPII Puteri)
  7. Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI)
  8. Barisan Buruh Wanita (BBW)
  9. Partai Khatolik Republik Indonesia (PKRI) bagian wanita
  10. Pemuda Indonesia Maluku (PIM) bagian wanita
  11. Angkatan Muda Katholik Republik Indonesia ( AMKRI) bagian wanita
  12. Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) bagian wanita
  13. Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) bagian wanita
  14. Laskar Wanita Indonesia (Laswi)

 

 

Beberapa keputusan penting dari Kongres V Kowani adalah :

  1. Kowani menjadi badan federasi yang merupakan badan legislatif dipimpin oleh Dewan Pimpinan yang terdiri dari wakil organisasi anggota dengan dengan susuna sebagai berikut :

Ketua Umum                : Ny. Soejtin Kartowijono

Wakil Ketua                 : Ny. Sutarman

Anggota-anggota       : Ny. Sugeng Winotosastro, Ny. Asiyah Hilal, Ny. Djuriah,  Ny. Sri Mentek, Ny. Awibowo, Ny. Tuti Harahap, Ny. Kwari Sastroatmodjo, Ny. Brotowirdoyo, Ny. Sukarso, Ny. Haryati, Ny. Harnah, Ny. Siti Sukaptinah Sunaryo Mngunpuspito, Ny. Sutiyah Suryohadi.

 

  1. Untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dibentuk badan pekerja yang berkedudukan di Yogyakarta. Sementara susunan pengurus badan pekerja adalah :

Ketua                            : Ny. Bardah Jusupadi

Penulis                         : Ny. Sukirno

Bendahara                   : Ny. Sunaryo Mangunpuspito

 

  1. Dewan pimpinan dilengkapi dengan pengurus bidang yang meliputi :

Bidang Penerangan, Ketua : Dr. Hurustiati Subandrio

Bidang Perjuangan, Ketua   : Ny. S. Pudjobuntoro

Bidang Sosial, Ketua             : Dr. Sulianti

Bidang Pendidikan                : Ny. Sukartini

 

Dengan adanya bidang-bidang tersebut, Kowani mencurahkan perhatiannya untuk dapat lebih meningkatkan usaha pembelaan negara. Usaha-usaha ini dijalankan oleh Badan Pekerja berdasarkan progam-program yang telah ditetapkan, diantaranya melalui kegiatan sosial dan politik.

 

Kegiatan sosial yang dilakukan Kowani antara lain :

  1. Mengumpulkan pakaian untuk para prajurit
  2. Mengirimkan makanan yang sudah diawetkan ke garis depan
  3. Mengadakan dapur umum dan dapur perbekalan
  4. Mengadakan pos-pos PPPK
  5. Mengusahakan atau mengadakan kuburan bagi prajurit di garis depan
  6. Membantu mengurus para pengungsi
  7. Mengadakan pendaftaran tenaga perempuan
  8. Mengadakan pengumpulan dana, perhiasan (emas, intan)
  9. Mengadakan penitipan anak-anak
  10. Membantu pemberantasan pelacuran

 

Usaha-usaha politik yang dilakukan Kowani :

  1. Menyebarluaskan protes ke seluruh dunia atas pemerkosaan kedaulatan negara Republik Indonesia yang dilakukan Belanda dan Inggris.
  2. Meminta perhatian perempuan seluruh dunia atas penjajahan kedua negara tersebut
  3. Menjadi anggota Women International Democratic Federation (WIDF), untuk menembus blokade ekonomi dan politik yang dijalankan Belanda.
  4. Mengikutsertakan beberapa tokok perempuan dalam delegasi Indonesia ke Inter-Asia Relation Conference di New Delhi tahun 1947. Yang iktu dalam konferensi itu adalah Ny. Maria Ulfah Santoso, S.H., Dr. Ny. Hurustiati Subadrio. Ny. Yetti Zain (Ny. Yetti Noor), dan Ny. S. Hamdani.

 

Beberapa peristiwa penting di luar Kowani di luar Kowani yang terjadi sebelum dan sesudah Kongres Wanita Indonesia V :

  1. Dibentuknya Persatuan Ibu Tentara (Persit), pada 3 April 1946 di Purwakarta, dibawah pimpinan dan atas prakarsa Ny. Ratu Aminah Hidayat.

Persit bergerak dalam bidang sosial denga mengadakan dapur umum, kunjungan ke rumah sakit, mengurus pemakaman prajurit lengkap dengan kain kafan dan bunga taburnya, dan sebagainya.

  1. Berlangsungnya Kongres Wanita Indonesia se-Kalimantan yang pertama kali di Kandangan, pada 17-20 Februari 1948, dan dihadiri utusan Kowani.

Salah satu keputusan penting pada kongres tersebut adalah bergabungnya semua organisasi wanita se-Kalimantan dalam satu federasi dengan nama Persatuan Tindakan Wanita Indonesia (Pertiwi).

  1. Kongres Wanita Indonesia VI diadakan di Magelang pada 14-16 Juli 1947.

Panitia Persiapan Kongres adalah :

  • Ketua                                :  Siti Harian
  • Penulis          :  Padmowarwoto
  • Bendahara          : Aisyah Hilal

Ketua Panitia Kongres        : Ny. Sumantri

Anggota-anggota                : Ny. Marjaban, Ny. Sukantini, Nn. Darsini, Ny.  Yudibroto, Ny. Partolegowo, dan anggota lainnya. 

Tujuan Kongres :

  • meninjau kembali bentuk Kowani dengan cabang-cabang yang tersebar di berbagai daerah
  • meninjau program kerja serta meneliti hasil pekerjaan selama setahun.

Keputusan Kongres :

  • Badan pekerja dihapus
  • Kowani hanya dipimpin oleh Dewan Pimpinan
  • Dalam Dewan Pimpinan dibentuk Sekretariat Umum yang mencakup seksi-seksi untuk menampung bagian-bagian dari Badan Pekerja.
  • Disepakati dalam tiga bulan atau apabila perlu, diadakan Dewan Permusywaratan yang dihadiri oleh DPP lengkap beserta para pimpinan organisasi anggota Kowani.
  • Kowani mengirim resolusi ke De Nederlansche Vrouwen Beweging untuk menyatakan simpati perempuan Indonesia terhadap aksi kaum perempuan Belanda yang menentang pengiriman pasukan-pasukan Belanda ke Indonesia.

 

Susunan Pengurus hasil Kongres VI :

Ketua                : Ny. Sunaryo Mangunpuspito

Wakil Ketua    : Ny. Maria Ulfah Santoso

Penulis I           : Ny. Tahir

Penulis II          : Ny. Brotowerdojo

Bendahara       : Ny. Sugeng Winotosastro

Pembantu        : Ny. Wachidal Sukidjo

 

  1. Kongres Wanita Indonesia VII diadakan di Solo pada 26-28 Agustus 1948
  • Ketua Panitia : Ny. Kusban
  • Tujuan Kongres : Meninjau gerak dan usaha Kowani untuk mengtasi

perpecahan yang timbul sebagai akibat “Naskah Renville” yang sangat terasa pengaruhnya pada Kowani karena memiliki anggota dari berbagai aliran.

  • Keputusan Kongres         :
  • Kowani tetap dipimpin oleh Dewan Pimpinan
  • Kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Umum
  • Ketua Kowani terpilih adalah Ny. Supeni Pudjobuntoro (Ny. S. Achmad Natakusumah) dan wakil ketuanya adalah Ny. Maria Ulfah Santoso, S.H.

 

  • Azas Kowani : menebalkan persaudaraan diantara organisasi-organisasi   perempuan dan Pancasila negara Republik Indonesia.
  • Tujuan Kowani :
  • Menegakkan negara Republik Indonesia
  • Membawa perempuan Indonesia ke arah terlaksananya UUD pasal 27 (persamaan hak warga negara)
  • Menjelmakan serta melaksanakan keadilan sosial dan perdamaian dunia
  • Usaha-usaha Kowani :
  • Mempersatukan tenaga wanita Indonesia dalam ikut melaksanakan revolusi nasional
  • Mendidik perempuan Indonesia ke arah terwujudnya tujuan Kowani
  • Memelihara hubungan dengan Women International Democratic Federation (WIDF).
  • Tugas pokok organisasi Isteri adalah membantu Angkatan Bersenjata dalam tujuannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (ipoleksosbud).

 

  1. Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia Tahun 1949

Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia berlangsung di Yogyakarta, pada 28 Agustus – 2 September 1949.

  1. Ketua Panitia acara itu Ny. Burdah Jusupadi. Anggota-anggotanya antara lain Ny. Sunaryo Mangunpuspito, Ny. Maria Ulfah, Ny. Supeni, dan Ny. Th. Walandouw.
  2. Organisasi perempuan yang hadir sebanyak 82 organisasi dari seluruh Tanah Air.
  3. Kesepakatan yang lahir antara lain :
  • Badan Kontak Bersama dengan nama Permusyawaratan Wanita Indonesia, yang bersifat admnistratif dan merupakan biro informasi. Badan ini mengurus bagian surat menyurat, dokumentasi, keuangan dan penerangan.
  • Badan Kontak berkedudukan di Yogyakarta dan diketuai oleh Ny. Maria Ulfah, S.H., Wakil ketua merangkap sekretaris Ny. Artinah Samsudin, Bendahara Ny. Th. Waladouw, dan para pembantu Ny. Hadipranowo, Ny. Hariyati, Ny. Burdah Jusupadi, Ny. Supen Pudjobuntoro, Ny. D. Susanto, Ny. S. Sunaryo Mangunpuspito, Ny. Brotowardoyo, dan Ny. Tuti Harahap, S.H.
  1. Organisasi yang tergabung dalam Badan Kontak adalah:
  • PB Perkiwa
  • PB Muslimat
  • Persatuan Wanita Pekalongan
  • PB Wanita Taman Siswa
  • PB Puteri Narpowandono
  • Budi Isteri Bandung
  • PB KWRI
  • PPNI Medan
  • Perwari Pangkal Pinang
  • Perwari Pontianak
  • PB Partai Waita Rakyat
  • PSII bagian wanita
  • PP GPII Puteri
  • PB Aisiyah
  • PWKI
  • PB PPI
  • PB Gerwis (Gerakan Wanita Indonesia Sedar)
  • Puteri Budi Sejati
  1. Sesudah Indonesia menjadi negara kesatuan dan ibukotanya dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta, Sekretariat Badan Kontak Permusyawaratan Wanita Indonesia juga dipindahkan ke Jakarta. Ny. Maria Ulfah Santoso, S.H. tetap menjabat sebagai ketua, sekretaris dipegang oleh Ny. Kartiwijono dan Ny. Th. Walandouw.

 

Secara umum, arah perkembangan gerakan perempuan sampai tahun 1950 paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut [Rusiyati, “Sepintas Gerakan Wanita Indonesia dalam Perkembangan Sejarah’, 2007]:

  1. Sebagai kelanjutan dari kecenderungan pada masa sebelumnya, wawasan dan lingkup perhatian organisasi perempuan telah meluas tidak hanya pada masalah dan isu perempuan saja, tetapi juga ke bidang-bidang lainnya, seperti politik dan pemerintahan.
  2. Munculnya jenis organisasi perempuan yang semakin beragam. Selain organisasi-organissi yag sudh ada sebelumnya, seperti orgaisasi yang berafiliasi pada partai politik dan organisasi yang berazaskan agama, muncul pula organisasi khusus pada kelompok sosial tertentu seperti dikalangan istri Angkatan Bersenjata, dan organisasi profesi. Selain itu, azas demokrasi yang dipercaya sebagai dasar negara yang baru merdek juga telah mendorong kaum perempuan untuk membentuk partai politik agar kepentingan kaum perempuan juga terwakili dan tersalurkan.
  3. Ruang gerak organisasi perempuan juga semakin meluas, tidak hanya lokal dan nasional tetapi juga internasional. Hal ini bisa dilihat dri bergabungnya organisasi-organisasi dalam Kowani dengan Women’s International Democratic Feeration (WIDF) pada tahun 1946.
  4. Sebagai akibat oreintasi gerakan yang diambil, kegiatan organisasi-organisasi perempuan juga beragam. Yang terakhir ini paling tidak hanya dipisahkan menjadi dua kelompok besar.

Pertama, organisasi-organisasi yang mendasarkan kegiatannya pada kesejahteraan (welfare), misalnya pada masalah pendidikan, sosial ekonomi, kewanitaan, dan kegiatan karitatif, mencakup di antaranya organisasi-organisasi yang bergabung dalam Kowani, organisasi-organissi yang berazaskn agama, organisasi khusus, dan organisasi profesi. Jumlahnya lebih besar dari yang kedua.

Kedua, organisasi yang berkonsentrasi pada masalah-masalah politik, yaitu yang berfokus pada kegiatan politik, tidak lebih dari tiga organisasi saja.

 

Perkembangan yang kemudian terjadi adalah semakin banyaknya organisasi perempuan seprofesi, antara lain :

  1. Ikatan Bidan Indonesia (1951)
  2. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (1951)
  3. Perhimpunan Wanita Universitas Indonesia (1957), berubah menjadi Ikatan Sarjana Wanita Indonesia.

 

Organisasi para istri yang suaminya tergabung dalam organisasi profesi :

  1. Persatuan Istri Insinyur Indonesia (1951)
  2. Ikatan Istri Dokter Indonesia (1954)
  3. Ikatan Istri Wartawan Indonesia (1957).

 

Organisasi di lingkungan jawatan-jawatan dan departemen pemerintah :

  1. Ikatan Wanita Kereta
  2. Ikatan Istri Kementrian Penerangan

 

  1. Masa Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru

Seiring berjalannya waktu, Gerakan 30 September 1965 (PKI) menempatkan Kowani dalam situasi yang sulit, yang menimbulkan pergolakan hebat di masyarakat. Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang berisikan Pembubaran Partai Komunis Indonesia, &l